Disaat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 62, ada sejumlah pendapat dari Menteri Komunikasi dan Informatika, Moh. Nuh, tentang arti kemerdekaan, khususnya dikaitkan dengan tugas dan fungsi Departemen Komunikasi dan Informatika.
Departemen Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, dan menyelenggarakan fungsi antara lain, perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika yang meliputi pos, telekomunikasi, penyiaran, teknologi informasi dan komunikasi, layanan multimedia dan diseminasi informasi.
Bidang Teknologi
Kita sesungguhnya memang belum merdeka dan rasanya sulit dalam waktu dekat kita bisa benar-benar merdeka, terbebas dari ketergantungan bangsa lain didalam penguasaan teknologi. Oleh karena itu, kemandirian dalam bidang teknologi dan bidang-bidang yang lain masih sangat relavan untuk selalu dikumandangkan.
Kemandirian tersebut, bukan berarti kita tidak membutuhkan teknologi yang dikuasai oleh bangsa lain, tapi inisiatif didalam penguasaan, pengembangan dan penerapannya berada di tangan kita. Di bidang teknologi, rasanya ketergantungan yang kita alami selama ini lebih banyak dikarenakan pada tiga hal pokok:
Jumlah sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) belum melampaui critical mass yang dibutuhkan. Di tengah keterbatasan itu kita belum fokus di dalam mengembangkan teknologi hingga sampai pada siklus yang mampu memberikan, meningkatkan nilai tambah ekonomi. Pengembangan teknologi yang difokuskan pada ketersediaan sumber daya (resources based technology) menjadi keharusan. Masih sering terjadinya tumpang tindih yang tidak perlu (un necessary overlapping) dalam mengorganisasikan potensi dan sumber daya untuk pengembangan teknologi, termasuk antar perguruan tinggi dan lembaga-lembaga pemerintah non departemen. Menghindari tumpangtindih ini, berarti melakukan optimasi potensi dan sumber daya yang dimiliki.
Pada tiga hal pokok inilah maka diperlukan ”politik kebijakan” didalam menentukan arah pengembangan dan penguasaan teknologi ke depan. Tanpa adanya ”politik kebijakan”, maka para peneliti atau pengembang teknologi bisa jadi akan mengembangkannya semata-mata didasarkan pada aspek intuitif belum merasuk ke aspek-aspek rasionalitas termasuk di dalamnya aspek ekonomi dan ketersediaan sumber daya.
Ada tiga pilar penting yang harus dikuasai ketika kita berkeinginan untuk mengembangkan iptek. Sebagai sebuah hasil rekayasa, maka iptek begitu luas, karena itu sebagai bangsa kita harus mencari terlebih dahulu teknologi mana yang tepat dan sesuai dengan sumber daya (resources) yang dimiliki, atau orang lebih sering menyebut dengan istilah resources based technologyPemahaman bahwa penguasaan dan pengembangan teknologi saat ini, tidak harus dimulai dari nol. Artinya, kita bisa mengambil teknologi-teknologi yang sedang ada di pasar untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang kita miliki. Karena itulah di dalam mengambil teknologi-teknologi yang sedang berkembang, kita tidak boleh sekadar menjadi bangsa pengagum, tetapi kekaguman itu harus menjadi sumber inspirasi, agar kita menjadi bangsa yang dikagumi oleh bangsa lainPenguasaan technology icon menjadi sebuah keharusan. Melihat pengalaman dengan pendekatan antropologis, setiap fase masyarakat itu selalu ada yang namanya technology icon, suatu teknologi yang sifatnya generik, general puropse, yang semua aspek atau bidang dalam kehidupan memakai teknologi tersebut.
Dalam sejarah perjalanan bangsa-bangsa di dunia, mereka yang maju atau modern termasuk sejahtera dalam ukuran ekonomi, pasti mereka memulainya dengan menguasai teknologi generik tadi. Dalam bahasa lain, kalau suatu bangsa tidak menguasai technology icon, sudah pasti ketidakberhasilan untuk memberikan manfaat dan kesejahteraan pada masyarakatnya makin kecil.
Kini memasuki abad ke-21 dimana ikon teknologinya adalah Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau Information and Communication Technolog (ICT), dimana untuk menguasainya, intelectual capital lebih dominan, sehingga kata kuncinya adalah ketersediaan SDM yang berkualitas. TIK sebagai teknologi memiliki ciri khas yang sangat berbeda dengan banyak teknologi sebelumnya, dimana tidak selalu identik dengan modal finansial besar, tapi modal kekayaan intelektual adalah lebih penting dan lebih dominan. Ini memberikan banyak kesempatan bagi kita sebagai negara berkembang untuk dapat menarik manfaat maksimal dari TIK karena penghalangnya rendah.
Di samping itu, TIK memiliki daur hidup (life cycle) yang lebih pendek yang menyebabkan diperlukan waktu belajar lebih singkat, sehingga memungkinkan untuk dalam jangka pendek telah sampai pada tingkatan persaingan yang lebih tinggi asal diprogram dan dilaksanakan dengan baik yang memungkinkan terjadinya inovasi.
Selain itu, kita bisa melihat banyak negara berkembang yang telah berhasil mengeksploitasi ciri khas TIK dan membuat negara tersebut menjadi pemain TIK kelas dunia yang diperhitungkan dalam waktu relatif singkat, dan telah berhasil menjadikan TIK sebagai ekspor unggulan mereka. Kita berharap, melalui penguasaan ikon teknologi saat ini (TIK), kita dapat benar-benar mencapai kemerdekaan dalam arti sesungguhnya, dengan cara apa?
Dengan cara menyikapi TIK, sebagai sebuah peluang yang bisa dikuasai oleh bangsa kita, oleh karena itu TIK tidak selayaknya dipandang sebagai suatu sektor terpisah dengan penanganan khusus yang terfokus pada definisi teknologinya.
Sikapilah TIK sebagai suatu penggerak (driver) dan penyangga (supporter) yang harus digunakan demi tumbuhnya sektor-sektor unggulan yang dimiliki suatu negara. Program terhadap TIK bagi suatu negara berkembang seperti Indonesia harus dinyatakan secara seimbang antara TIK sebagai suatu teknologi dan TIK sebagai driver-supporter kegiatan ekonomi-sosial-hukum-budaya. Inilah kuncinya penguasaan teknologi ke depan.
Lalu apa yang harus dikembangkan ke depan berkait dengan TIK? Melalui Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) melaksanakan program-program yang memiliki visi pada terwujudnya terwujudnya penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien menuju masyarakat informasi yang sejahtera dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Melalui visi itu, Depkominfo sebagai departemen yang diberikan tugas pokok dan fungsi mengembangkan TIK, memiliki program yang disebut information accsesibility, informasi dapat diberikan dan diakses dengan mudah. Untuk mencapai semua itu perlu beberapa syarat, yaitu ketersediaan infrastruktur, keterjangkauan harga (affordability) dan kesiapan masyarakat dalam menerima teknologi informasi tersebut. Inilah kiranya hal yang harus terus dikembangkan ke depan, untuk menuju kemerdekaan di bidang TIK. (Sumber artikel: e-Indonesia Volume III/No.21 – 2007, Web Depkominfo, Sukemi) |
